Loyalis Anies: Lihat Baliho Partai, Di Situ Ada Bapaknnya, Anaknya, Istrinya, Keponakannya...

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengkritik keras wacana penetapan ambang batas dukungan calon presiden (presidential threshold) minimal dua fraksi DPR RI. Ia menilai wacana ini sebagai upaya menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Menurut Sahrin, putusan MK yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusung calon presiden dan wakil presiden, bahkan dengan dukungan satu partai saja. Namun, elite politik di DPR masih berupaya membatasi syarat tersebut dengan mengusulkan minimal dua partai politik yang dapat mengusung calon presiden. Sahrin menilai manuver ini mencerminkan sikap wakil rakyat yang sulit dipercaya dalam menegakkan konstitusi.

Sahrin mencurigai munculnya wacana ini tidak lepas dari rasa khawatir elite politik terhadap kehadiran Partai Gerakan Rakyat yang berpotensi mengusung Anies Baswedan pada pemilu mendatang. Ia menegaskan bahwa jika Partai Gerangan Rakyat dikategorikan sebagai partai peserta pemilu, maka secara otomatis sudah sah baginya untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oleh karena itu, meskipun ada upaya akal-akalan dari elit, Gerakan Rakyat akan terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional.

Selain kritik terhadap regulasi pemilu, Sahrin juga menyampaikan kritik keras terhadap praktik politik kekeluargaan atau dinasti politik yang marak di kalangan partai politik. Fenomena ini, menurutnya, semakin menjauhkan partai dari aspirasi rakyat. Sahrin mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah menaruh harapan pada elite politik yang hanya mementingkan kelompok dan keluarganya sendiri. Ia menggunakan metafora bahwa saat melihat baliho partai, tidak bisa dibedakan apakah itu tokoh politik atau foto satu keluarga, karena di situ ada bapak, anak, istri, hingga keponakan.