Luhut Tuntut Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Dibenahi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar eksekusi program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran, konsisten, dan terawasi ketat. Luhut menekankan setiap keputusan strategis harus didasarkan pada data akurat, pengawasan ketat, dan koreksi segera jika terjadi kesalahan. Diskusi ini dilakukan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola gizi nasional.

Luhut juga menyampaikan pentingnya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini, 1.700 SPPG difokuskan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis, bukan hanya mengikuti kemudahan bisnis.

Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak. Luhut memberikan apresiasi atas penutupan sekitar 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Untuk mendukung keberlanjutan, DEN berkomitmen membantu perbaikan tata kelola melalui rekomendasi strategis dan digitalisasi sistem BGN agar seluruh rantai pasok dan kontrol kualitas dapat dipantau secara transparan.