OJK Blokir 38.796 Rekening Judol, Bank Diminta Pantau NIK Pelaku

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 38.796 rekening terkait judi online (judol) dan memerintahkan perbankan untuk melakukan enhanced due diligence (EDD) serta menutup rekening berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelaku. Langkah ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDK bulanan OJK pada Senin, 5 Oktober 2026. Data rekening yang diblokir bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan tren peningkatan signifikan dari 33.252 rekening pada April 2026 hingga 36.191 rekening pada Juni 2026. OJK juga mendeteksi praktik jual beli rekening yang dianggap berbahaya, sekaligus membangun sistem terintegrasi untuk mendeteksi rekening anomali seperti transaksi bernilai kecil yang tidak wajar.

Pemerintah melalui Komdigi telah memutus akses 3,45 juta konten terkait judol sejak 20 Oktober 2024, dan pada 2025 mengajukan pemblokiran 25.214 rekening bank ke OJK. Modus judol kini beralih ke e-wallet, QRIS, dan pulsa, termasuk siaran ulang pertandingan Piala Dunia 2026 yang disisipi tautan situs judi. Rekening, kode QRIS, dan dompet digital yang terdeteksi dikoordinasikan dengan PPATK dan OJK untuk ditindaklanjuti.

OJK juga mengumumkan pencabutan izin tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR): BPR Syariah Gaido (Cianjur) pada 1 September 2026, PT BPR Pasar Raya Kuta (Bali) pada 17 September 2026, dan BPR Syariah Masyarakat Umat Islam Indonesia (Tangerang) pada 25 September 2026. Pencabutan ini sejalan dengan data pada Agustus 2026 yang menunjukkan 10 BPR mengalami pencabutan izin, mayoritas akibat lemahnya tata kelola.