Pemerintah & Pelaku Usaha Bahas Penguatan Investasi Jalan Tol Berkelanjutan

Pemerintah dan pelaku usaha membahas penguatan investasi jalan tol berkelanjutan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) pada 12 Agustus. Diskusi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap APBN dengan meningkatkan peran investasi swasta. Kepastian regulasi dan skema pembiayaan jangka panjang dianggap penting untuk menarik minat investor dan menjaga kelayakan investasi di sektor ini.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentihandalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan. FGD membahas berbagai isu strategis termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan perubahan dan dinamika usaha.

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyampaikan bahwa partisipasi swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur akan menjadi sangat penting di tengah kondisi APBN yang ketat. Ia menekankan perlunya deregulasi, kemudahan perizinan, dan kepatuhan pemerintah terhadap komitmen dalam kontrak yang telah disepakati. Saat ini, jaringan tol beroperasi melebihi 3.115 km dengan nilai investasi mencapai Rp668 triliun, dan proyeksi hingga mendekati Rp1.000 triliun.