Pembangunan Jalan Tol Perlu Peran Besar Swasta dan Kepastian Investasi

Pembangunan jalan tol di Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada APBN dengan melibatkan sektor swasta secara lebih besar. Kepastian regulasi dan kebijakan yang konsisten menjadi faktor kunci agar investasi di sektor ini tetap menarik dan dapat direncanakan jangka panjang oleh investor. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan, yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.

FGD menjadi forum dialog konstruktif antar-pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi dan menjaga klimak investasi yang sehat. Diskusi mencakup pembiayaan yang berkelanjutan, peran investasi swasta, serta peningkatan kualitas pelayanan jalan tol bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar bergerak dalam satu arah.

Topik pembahasan meliputi investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, dan pengelolaan dinamika usaha untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan.