PKS soal Polemik di Unhan: 'Jangan Sudah Ikut Seleksi Berbulan-Bulan, Lalu Ada Syarat Hijab'
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan terbuka mengenai ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Saadiah menyatakan bahwa aturan hijab harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi. Ia juga menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, kebebasan keyakinan, serta prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan seleksi. Saadiah memahami kebutuhan disiplin di lingkungan pertahanan, namun menyankan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak warga negara. Ia berharap proses seleksi calon kadet putri berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
kumparan · 24 Agustus 2026 pukul 18.57
Komisi I Dukung Unhan Konsisten Terapkan Tak Ada Larangan Pengunaan Hijab
SINDOnews · 24 Agustus 2026 pukul 14.09
Kemhan Sangkal Wajibkan Kadet Lepas Hijab, Hanya Penyesuaian saat Latsarmil
JawaPos · 24 Agustus 2026 pukul 11.30
Usai Viral, Menhan Izinkan Seluruh Kadet Perempuan Unhan Kenakan Hijab Selama Pendidikan
kumparan · 24 Agustus 2026 pukul 10.12
Kemhan Bantah Ada Larangan Penggunaan Hijab bagi Kadet Unhan
Berita terkait
Dugaan Larangan Berhijab di Unhan, Ahmad Khozinudin: Mana Pigai? Ini Jelas Melanggar HAM
Warta Ekonomi · 24 Agustus 2026 pukul 04.00
Kemenhan Klarifikasi Isu Kadet Unhan Dilarang Berhijab, Aturan Seragam Akan Dievaluasi
Warta Ekonomi · 24 Agustus 2026 pukul 09.49
Soal Larangan Hijab di Unhan, Kemhan: Sebaliknya, Aturan Itu Justru Tempatkan Nilai Ketakwaan...
Warta Ekonomi · 24 Agustus 2026 pukul 08.57
MUI Desak Unhan Klarifikasi Dugaan Larangan Hijab bagi Mahasiswi
Warta Ekonomi · 24 Agustus 2026 pukul 03.00