Polemik Mentan dan Komnas Perempuan Berujung Kolaborasi Perlindungan

Polemik pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai penempatan pekerja perempuan berstatus hamil yang memiliki mobilitas tinggi telah selesai setelah Komnas Perempuan melakukan pertemuan langsung dengan Amran di Kementerian Pertanian, Kamis (13/8). Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan klarifikasi telah dilakukan dan tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan.

Asal mula polemik berasal dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur, khususnya di Surabaya, yang salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya penyerapan telur oleh program Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks tersebut, Amran menawarkan pegawai hamil untuk berkantor di Kementan, yang kemudian disalahartikan sebagai hukuman. Amran menegaskan tawaran tersebut bersifat spontan tanpa diskriminasi, dan menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi.

Pertemuan tersebut berkembang menjadi rencana kolaborasi kedua lembaga dalam isu perlindungan perempuan di sektor pertanian. Kementan dilaporkan telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender dan melibatkan perempuan dalam berbagai posisi strategis. Amran menegaskan keterlibatan perempuan sangat penting dalam pembangunan pertanian karena kontribusi mereka mencapai sekitar 50 persen di sektor tersebut.