Prabowo Buka Peluang Reshuffle, PKS: Jangan Ada Lagi Menteri yang Kena Kasus Korupsi

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan reshuffle kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Prabowo menyatakan bahwa rotasi kabinet diperlukan demi kelancaran organisasi pemerintahan, sekaligus menegaskan komitmennya untuk tidak melindungi anggota kabinet yang terlibat pelanggaran hukum. Ia juga mempersilakan KPK untuk menindak tegas menteri atau wakil menteri yang bersalah secara hukum jika tersedia bukti kuat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons sinyal reshuffle dengan mendesak agar evaluasi kabinet didasarkan pada parameter yang terukur dan tidak mengakomodasi menteri yang berpotensi terseret kasus korupsi. Ketua BP3 DPP PKS, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya kepemimpinan presiden yang tegas dalam menyeleksi figur yang akan menduduki kursi kementerian. Menurutnya, meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, pandangan masyarakat dan common sense juga harus menjadi pertimbangan utama.

Prabowo menganalogikan kabinetnya seperti kesebelasan sepak bola yang terdiri dari pemain inti, striker, hingga pemain cadangan. Secara umum, ia menilai timnya telah bekerja dengan baik, namun rotasi tetap diperlukan untuk mencari the right man in the right place. Prabowo juga menegaskan akan mengganti menteri yang tidak cocok di tempatnya dengan individu yang lebih kompeten.