Prabowo Persilakan KPK Usut Menteri dan Wamen jika Terlibat Korupsi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyelidiki dan menindak menteri atau wakil menteri di Kabinet Merah Putih jika ditemukan bukti kuat terlibat korupsi. Ia mengungkapkan pernah menerima kunjungan dari KPK untuk meminta izin penahanann terhadap seorang pejabat, lalu memberi izin setelah yakin adanya bukti. Prabowo menegaskan tanggung jawab hukum atas tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang bersangkutan.
Dalam siaran resminya, Prabowo juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja kabinet dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Ia menilai seluruh anggota Kabinet Merah Putih telah bekerja dengan baik meski proses evaluasi tetap berjalan. Ia menggambarkan kabinet seperti tim sepak bola yang terdiri dari pemain inti, striker, dan pemain cadangan, semuanya perlu bekerja sama.
Terkait kemungkinan reshuffle kabinet, Prabowo menyatakan langkah tersebut dapat dilakukan untuk mempromosikan pejabat yang dinilai kompeten atau mengganti pejabat yang tidak sesuai dengan posisinya. Ia menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat berdasarkan kompetensi dan kinerja.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 17 September 2026 pukul 15.54
Tanggapi Peran Nusron di Pilpres, Prabowo Seperti Melihat Jasa Dadan Hindayana, Tapi Kalau Korupsi Rela 'Digaruk' Juga
Warta Ekonomi · 17 September 2026 pukul 00.30
Timses Ditangkap KPK, Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Orang Dekat
Media Indonesia · 16 September 2026 pukul 18.21
Pukat UGM: Komitmen Antikorupsi Harus Dibuktikan
CNN Indonesia · 17 September 2026 pukul 19.39
Total 3 Ruang Dirjen ATR/BPN Digeledah, KPK Sita Barbuk Elektronik
Berita terkait
Reshuffle Keenam Prabowo, Ini Daftar Terbaru Menteri Kabinet Merah Putih
Warta Ekonomi · 14 September 2026 pukul 17.57
Suahasil Nazara dan Pratikno Merapat ke Istana, Kabar Reshuffle Menguat
SINDOnews · 14 September 2026 pukul 15.11
Prabowo Minta Menteri yang Tak Sanggup Kerja di Tanggal Merah Mundur, Golkar: Tak Ada Hari Libur
Warta Ekonomi · 28 Agustus 2026 pukul 16.38
KPK Tanggapi Rencana Prabowo Sikat Direksi BUMN Nakal 30 Tahun Terakhir
Warta Ekonomi · 19 Agustus 2026 pukul 10.10