Prabowo: BUMN Bukan Milik Direksi-Komisaris, Bukan Sumber Dana Penguasa!

Pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi atau komisaris, dan tidak boleh menjadi sumber dana bagi penguasa. Hal ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa saat pembentukan Danantara Indonesia, ditemukan ada 1.074 BUMN, jauh lebih banyak dari perkiraan awalnya yang hanya 300-400. Ia mengkritik kinerja BUMN yang kadang bekerja seenaknya dan tidak bertanggung jawab kepada negara, seolah-olah mengabaikan kehadiran pemerintah.

Ke depan, Prabowo berencana membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut kinerja pengurus dan direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang, namun masih memerlukan pertimbangan dari MPR dan DPR. Ia juga menyinggung kemungkinan memberikan amnesti bagi mereka yang bersedia bertobat dan mengakui kesalahan, serahkan keputusannya kepada wakil rakyat.