Prabowo Bongkar Borok BUMN: Kerja Seenaknya hingga Poles Laporan Keuangan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan berbagai masalah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyatakan bahwa jumlah BUMN saat ini mencapai 1.074 perusahaan, yang dianggap terlalu gemuk, dan menargetkan untuk memangkasnya menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR RI di Jakarta.

Prabowo menyoroti bahwa banyak BUMN bekerja tidak efisien dan tidak bertanggung jawab kepada negara. Ada BUMN yang terus mengalami kerugian namun dalam laporan keuangan justru menunjukkan keuntungan, yang menunjukkan adanya manipulasi. Struktur perusahaan BUMN juga sering berlapis-lapis, melibatkan anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus guna menyelidiki kinerja direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Usulan ini bertujuan untuk mengungkap dan memperbaiki praktik-praktik yang merugikan negara.