Purbaya Cuma Setahun Jadi Menkeu, Ini Jejak Kebijakannya

Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI selama sekitar satu tahun, dari 8 September 2025 hingga digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan pendekatan fiskal agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pemindahan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI) melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025. Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito on call selama enam bulan dan dilarang digunakan untuk membeli SBN, dengan target peningkatan hingga Rp400 triliun pada Agustus 2026.

Di sektor perpajakan, Purbaya menekankan kepatuhan dan penagihan aktif terhadap 200 penunggak pajak besar dengan tunggakan Rp50-Rp60 triliun. Per 14 Oktober 2026, sekitar Rp7,21 triliun berhasil terkumpan. Ia juga memerintahkan pemeriksaan restitusi pajak yang mencapai Rp361,14 triliun pada 2025, serta menindak 40 perusahaan besi dan baja yang menghasilkan penerimaan Rp825,28 miliar hingga September 2026.

Di sektor lain, Purbaya memutuskan tidak menaikkan tarif cukai tembakau dan harga jual rokok pada 2026, memberikan subsidi bunga 5-10 persen untuk kredit perumahan melalui PMK Nomor 65 Tahun 2025, dan menunda pemungutan PPh Pasal 22 marketplace dari 0,5 persen. Ia juga memberikan waktu satu tahun kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki kinerja, dengan ancaman restrukturisasi drastis jika gagal. Beberapa rencana kebijakannya belum selesai, seperti pengalihan kendali proyek Whoosh ke INA dan penerapan bea keluar batu bara.