Purbaya Kejar Pengusaha Kemplang Pajak, Pegawai DJP Terlibat Bakal Dipecat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya 40 perusahaan baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 4 hingga 5 triliun. Purbaya menyatakan bahwa baru satu perusahaan yang telah diperiksa secara mendalam, sementara sisanya masih dalam proses penagihan. Dalam satu kasus, potensi kerugian negara dari satu perusahaan saja dapat mencapai Rp 1 triliun per tahun. Penertiban ini mencakup pelanggaran terkait PPh, PPN, dan jalur impor, termasuk dugaan praktik barang impor bodong yang beredar di pasar.

Purbaya menyampaikan bahwa manipulasi dilakukan melalui perubahan spesifikasi bahan bangunan dan operasional perusahaan. Ia juga mengakui adanya keterbatasan dalam kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dianggap masih lambat dalam menindaklanjuti kasus. Namun, ia menegaskan bahwa utang pajak dari puluhan perusahaan sudah dihitung dan sedang dalam proses penagihan.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pegawai DJP dalam membantu perusahaan-perusahaan baja yang mengemplang pajak. Ia menyatakan telah mengidentifikasi para pegawai yang terlibat dan memastikan bahwa sanksi pemecatan akan diterapkan dalam waktu dekat. Purbaya menekankan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku kecurangan perpajakan agar keadilan perpajakan dapat diterapkan.