RI Siapkan Perpres, Targetkan Ratifikasi I-EU CEPA Rampung Oktober 2026

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyelesaikan dokumentasi I-EU CEPA dalam bahasa Inggris dan menargetkan penandatanganan perjanjian pada Oktober 2026. Setelah ditandatangani, dokumen akan dibawa ke parlemen Uni Eropa untuk ratifikasi. Proses ini sejalan dengan kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi UE, Maroš šefčovič, yang direncanakan ke Indonesia pada Oktober atau November 2026. Aturan I-EU CEPA akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) setelah dibahas bersama Menteri Perdagangan dan DPR, sehingga implementasinya lebih cepat. Pemerintah juga akan menyiapkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementing agreement.

I-EU CEPA diharapkan berlaku sebelum fasilitas GSP (Generalised Scheme of Preferences) Uni Eropa yang memberikan pemotongan bea masuk untuk produk negara berkembang berakhir pada akhir 2026. Dengan I-EU CEPA, pemerintah menargetkan 90 persen pos tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi 0 persen, sehingga akses pasar Indonesia ke Eropa semakin luas. Sektor prioritas yang akan mendapat manfaat meliputi energi terbarukan, industri digital, keamanan siber, agrikultur, manufaktur, mineral kritis, dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyampaikan dukungan kuat dari pihak UE dan menyambut baik pengajuan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membentuk satuan tugas guna melibatkan pelaku industri dalam persiapan implementasi I-EU CEPA secara teknis dan bilateral.