RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Target Teken Oktober 2026

Pemerintah dan DPR RI menargetkan pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum yang menyeimbangkan kepentingan investasi dengan kesejahteraan pekerja. Proses penyusunan melibatkan sinergi tujuh kementerian dan lembaga untuk memastikan konsep yang berimbang.

Fokus utama pembahasan mencakup regulasi alih daya (outsourcing) melalui dialog terbuka dengan serikat pekerja. Selain RUU, pemerintah menjajaki usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan sosial bagi buruh. Presiden Prabowo Subianto juga melibatkan tokoh buruh dalam posisi strategis pemerintahan untuk memperkuat komunikasi aspirasi dan mengurangi aksi unjuk rasa.