Tito Evaluasi 26 Daerah yang Masih Sulit Bayar Gaji PPPK

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah mengevaluasi 26 daerah yang masih kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Evaluasi ini dilakukan meskipun pemerintah pusat telah mencairkan dana Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah untuk menjamin pembayaran gaji PPPK dan pegawai paruh waktu. Dana tersebut terdiri dari Rp10 triliun untuk penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan lebih dari Rp8 triliun sebagai tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Transfer ke Daerah (TKD) dinaikkan sebesar 5,5% menjadi Rp735 triliun. Prioritas utama TKD adalah membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, serta daerah yang baru terdampak bencana alam belakangan ini.