Usai MBG dan Kopdes, Wacana Prabowo Cetak Ulang Buku Sekolah Hanya Pemborosan?

Wacana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran tingkat SD, SMP, hingga SMA secara terpusat menuai sorotan publik. Rencana pengadaan buku ini dipertanyakan dari sisi efisiensi penggunaan APBN, terutama setelah pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menyarankan pemerintah mencontoh kebijakan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa itu, pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran yang ada dan mendanai penulisan buku oleh guru terpilih. Langkah ini berhasil menekan biaya cetak dan mematok Harga Eceran Tertinggi (HET) terjangkau, yakni sekitar Rp4.500 hingga Rp14.000 per buku.

Menurut Berly, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah tersedia selama beberapa dekade alih-alih mencetak ulang. Buku digital tersebut cukup disesuaikan ukurannya dan diunggah kembali ke situs web kementerian, sehingga alokasi dana APBN yang besar dapat dialihkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.