Pemerintah Akan Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu yang Gagal Tes

Pemerintah akan mempertahankan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang gagal lulus tes seleksi menjadi guru penuh waktu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa guru yang tidak lulus tidak akan dipecat atau dirumahkan, tetapi tetap akan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui dana BOS sekolah. Saat ini, pemerintah sedang membuka seleksi untuk sekitar 172.000 guru PPPK paruh waktu untuk diproses menjadi penuh waktu.

Guru yang gagal tes pada tahun ini tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti tes pada tahun berikutnya. Tito menekankan bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum dan ketenangan kerja bagi seluruh guru PPPK, baik yang paruh waktu maupun penuh waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan motivasi para guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

Untuk PPPK di sektor lain seperti Damkar dan Satpol PP, pemerintah mas masih melakukan pengkajian terkait kebijakan lintas profesi. Tito menyatakan bahwa hal ini akan dikaji lebih lanjut dan mungkin akan diselesaikan pada minggu depan. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh pembiayaan PPPK akan ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan dukungan dari Kementerian Keuangan.