Wakil Ketua MPR: Revisi UU Migas Mendesak untuk Dorong Investasi dan Perkuat Ketahanan Energi

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang kembali digulirkan setelah seluruh fraksi DPR RI menyepakati inisiatifnya pada Sidang Paripurna 18 Agustus 2026. Menurut Eddy, pembahasan ini penting karena sejumlah pasal dalam UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih definitif untuk mendukung investasi dan aktivitas di sektor migas. Ia menekankan bahwa produksi migas Indonesia telah mengalami penurunan sejak 1998 akibat under investment, khususnya di sektor minyak mentah, dan mengharapkan RUU Migas baru dapat memberikan kepastian hukum serta mengatasi isu struktural dan teknis yang menghambat investasi.