Wamen ATR/BPN Pastikan Layanan Tetap Jalan Meski Dirjen Kena OTT KPK

Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabatnya. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa instansinya tidak akan berspekulasi soal substansi kasus atau kronologi kejadian sebelum ada keterangan resmi dari KPK. Ia menekankan komitmen mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Meski kasus OTT masih dalam pemeriksaan, Kementerian ATR/BPN memastikan layanan publik terkait pertanahan tetap berjalan normal. Ossy menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi antar pimpinan untuk menjaga integritas dan memastikan pelayanan tidak terganggu. Pengecekan dilakukan di sejumlah kantor pertanahan, termasuk di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, yang dikonfirmasi masih beroperasi sesuai prosedur.

Dalam OTT yang dilakukan pada Senin (14/9) malam tersebut, KPK berhasil mengamankan 17 orang, termasuk pejabat eselon III dan IV ATR/BPN, politisi, serta tokoh bisnis. Kasus ini diduga berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.