BPS Catat 18,01 Juta Rumah Tak Layak Huni, Kemendagri Dorong Tekan Backlog

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 18,01 juta rumah tangga di Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni pada 2026, turun 760 ribu rumah tangga atau sekitar 1,3% dibandingkan 2025 yang mencapai 18,77 juta keluarga. Kategori ini dikelompokkan sebagai backlog 2, yaitu keluarga yang sudah memiliki rumah namun bangunannya tidak memenuhi syarat layak huni. Dari 38 provinsi, 37 di antaranya mengalami penurunan backlog 2. Selain itu, BPS juga merilis data backlog 1, yaitu keluarga yang belum memiliki rumah sama sekali. Pada 2026, terdapat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki hunian sendiri, turun 350 ribu dari 2025 yang berjumlah 9,64 juta. Persentase backlog 1 nasional turun dari 13% di Maret 2025 menjadi 12,39% di Maret 2026. Secara keseluruhan, akses rumah layak huni naik dari 68,4% (2025) menjadi 70,3% (2026), artinya 70 dari 100 rumah tangga sudah menempati rumah layak.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan publikasi statistik perumahan dari BPS untuk menekan backlog perumahan. Data kuantitatif dari BPS, seperti jumlah keluarga tanpa rumah dan keluarga dengan rumah tidak layak huni, menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran. Menurut Tito, angka backlog kedua kategori tersebut justru terus berkurang, sekaligus menjadi indikator keberhasilan program perumahan nasional. Kementerangan Kemendagri juga mendukung program tiga juta rumah, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menyelesaikan 83.907 unit rumah hingga Juni 2026, sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui FLPP mencapai 90.878 debitur. Meski angka ini mewakili pencapaian, Prabowo menekankan mas masih kurang dari sasaran. Dari total 70,3% rumah tangga yang sudah memiliki akses rumah layak huni, 24,03% berada di rumah milik tetapi tidak layak. Penanganan perumahan diharapkan berdampak positif pada penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi.