Mendagri Dorong Pemanfaatan Data BPS untuk Tekan Backlog Perumahan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan publikasi statistik perumahan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Data kuantitatif dari BPS, seperti jumlah keluarga tanpa rumah dan keluarga dengan rumah tidak layak huni, menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran. Menurut Tito, angka backlog kedua kategori tersebut justru terus berkurang, sekaligus menjadi indikator keberhasilan program perumahan nasional.

Kementerian Dalam Negeri mendukung program tiga juta rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga telah memperluas definisi MBR agar lebih inklusif. Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan prioritas tinggi pada isu perumahan bagi rakyat, sekaligga Kemendagri mendorong kepala daerah untuk meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor ini.

Penanganan perumahan diharapkan berdampak positif pada penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi. Tito juga mendukung peran sektor swasta dalam percepatan pembangunan hunian, serta memastikan data BPS menjadi acuan utama dalam penyelesaian masalah perumahan di tiap daerah.