Mendagri Dorong Pemanfaatan Data BPS untuk Tekan Backlog Perumahan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan data statistik perumahan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Backlog perumahan terdiri dari dua kategori: backlog kepemilikan (keluarga yang belum punya rumah) dan backlog kelayakan huni (keluarga dengan rumah tidak layak huni). Data BPS diharapkan menjadi pijakan penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.

Dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Tito menyampaikan angka backlog terbaru menunjukkan tren membaik. Jumlah masyarakat tanpa rumah dan yang memiliki rumah tidak layak huni mengalami penurunan. Ia menegaskan pemerintah mendukung program tiga juta rumah, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta kontribusi APBD untuk sektor perumahan yang terus meningkat.

Tito juga mendukung keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan dan program bedah rumah bagi masyarakat berhunian tidak layak. Ia mengimbau kepala daerah mengalokasikan APBD untuk perumahan, karena penanganan sektor ini berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi daerah.