Pemprov DKI Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap dan CFD Setelah 10 Tahun Berlaku

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai evaluasi terhadap kebijakan ganjil-genap yang telah diterapkan selama satu dekade. Gubernur Pramono Anung menekankan agar kebijakan transportasi memberikan dampak nyata bagi warga, bukan sekadar formalitas. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI bersama Kepala Dinas Budi Awaluddin, dengan fokus pada dampak terhadap kemacetan, perekonomian, kualitas udara, dan variasi kendaraan. Menurut Budi Awaluddin, kebijakan ganjil-genap dinilai efektif mengurangi kemacetan, namun juga berdampak negatif pada perekonomian di sejumlah lokasi karena aktivitas bisnis terhenti. Beberapa media melaporkan perbedaan halus dalam penyampaian: JPNN dan Liputan6 menyebutkan adanya permintaan relaksasi dari masyarakat dan pelaku usaha, sementara kumparan menegaskan bahwa tidak ada keputusan untuk merelaksasi kebijaran. Detik dan Liputan6 menambahkan bahwa rute penerapan kebijakan juga akan dikaji kembali agar lebih relevan dengan kondisi terkini.

Selain ganjil-genap, kebijakan Car Free Day (CFD) juga menjadi bagian dari evaluasi. Usulan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk menggelar CFD dua kali seminggu, yakni Sabtu dan Minggu, sedang dipertimbangkan oleh Pramono. Ia menyatakan bahwa usulan tersebut cukup rasional dan telah dibahas secara internal di Balai Kota, meskipun keputusan akhir belum diambil. Pramono menegaskan bahwa ekspansi penerapan CFD, yang kini meliputi kawasan Sudirman-Thamrin, Rasuna Said, dan wilayah lain di Jakarta, juga akan dievaluasi agar kebijakan ini tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hingga kini, tidak ada perubahan kebijakan ganjil-genap atau CFD yang diterapkan. Pramono menyatakan bahwa keputusan akhir harus didasarkan pada manfaat bagi warga Jakarta. Ia berharap, apa pun yang diputuskan, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, sekaligus tetap mendukung kelancaran lalu lintas dan kegiatan perekonomian di Ibu Kota.