Rencana Penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti LRT Fase 1C, RSUD, sekolah, pengendalian banjir, dan rumah susun. Terdapat perbedaan data nilai obligasi, di mana CNBC Indonesia menyebutkan angka Rp3,5 triliun untuk penerbitan Juni 2027, sementara Warta Ekonomi menyebutkan angka Rp5,2 triliun. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebutuhan dana pembangunan sebagai alasan utama, bahkan meminta pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) jika izin obligasi tidak diberikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan urgensi langkah ini karena kondisi keuangan DKI yang kuat dan adanya excess liquidity pemda sebesar Rp100 triliun. Purbaya menyarankan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan pembayaran sebagian menggunakan DBH agar lebih terawasi. Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendukung rencana obligasi sebagai kreativitas pendanaan, terutama setelah adanya pemangkasan DBH sekitar Rp15 triliun yang memengaruhi fiskal Jakarta.