5 Berita Terpopuler: Arahan Presiden Prabowo Bikin Tenang, Gaji PPPK Diusulkan Ditarik ke Pusat, Faktanya Terungkap

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penyaluran dana Rp20,5 triliun kepada ratusan pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal, guna memastikan pembayaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini juga meredakan kekhawatiran PNS yang terdampak pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat kondisi keuangan daerah yang menurun. Komisi II DPR RI menyambut baik langkah ini sebagai respons cepat atas keluhan tenaga honorer dan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengusulkan reformasi sistem pembayaran gaji ASN. Usulan utamanya adalah menarik pengelolaan gaji PPPK ke tingkat pusat (APBN), sedangkan PPPK Paruh Waktu tetap ditangani oleh pemerintah daerah. Perubahan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh status kepegawaian, serta mengurangi beban fiskal daerah yang selama ini rawan keterlambatan pembayaran.