Anggota BPK Tegaskan Peran Imigrasi Seleksi WNA Masuk RI, Tak Cuma soal PNBP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan peran Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga menjaga kedaulatan negara. Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan hal tersebut saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenimipas TA 2025. Imigrasi menerapkan kebijakan visa selektif dengan mempertimbangkan asas timbal balik, manfaat ekonomi, risiko keamanan, dan kualitas orang asing yang masuk.

BPK mencatat pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp 3,02 triliun per tahun. Penghentian sementara BVK justru berdampak positif: PNBP keimigrasian 2023 mencapai Rp 7,61 triliun atau 327,03% dari target. Jumlah kunjungan WNA tetap meningkat hingga lebih dari 10,6 juta orang, membuktikan kebijakan selektif tidak menghambat pariwisata. BPK merekomendasikan evaluasi menyeluruh sebelum memberlakukan kembali BVK secara luas.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan peningkatan PNBP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kebijakan keimigrasian harus memastikan kendali negara terhadap orang asing. Ditjen Imigrasi akan terus mengevaluasi kebijakan visa, pemeriksaan perlintasan, pengawasan orang asing, serta integrasi data lintas kementerian untuk menyeimbangkan kemudahan keimigrasian dengan perlindungan kepentingan nasional.