APBD Terkuras, Pemko Palangka Raya Sebut Tak Mampu Lagi Atasi Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung sejak Juni 2026 hingga kini semakin menguras kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak mampu lagi dan diperkirakan akan masuk ke zona minus pada awal Oktober 2026. Selama puluhan bulan penanganan karhutla, APBD menjadi sumber utama untuk mendanai operasional pemadaman hingga gaji personel lapangan. Akibatnya, pembayaran upah harian petugas pun tertunda, meskipun mereka masih terus bertugas di lapangan untuk mengatasi kebakaran yang belum selesai.