BPK Ingatkan WTP Bukan Garis Akhir, tapi Titik Awal Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi entitas pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025. Namun, BPK menegaskan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah keuangan negara dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan seluruh entitas dalam mendapatkan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan, BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan, termasuk penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak. BPK mendorong seluruh entitas untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.