Butuh Ruang Dialog dan Kepastian Hukum untuk Penyelesaian Blok Tanamalia

Penyelesaian konflik tenurial di Blok Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan dialog, kejujuran, pemetaan akar masalah, mediasi pemerintah, dan kepastian hukum. Blok Tanamalia merupakan proyek strategis yang mencakup Desa Loeha dan sebagian Desa Rante Angin, ditargetkan beroperasi 2029–2031. Pakar ekologi politik Soeryo Adiwibowo (IPB) menegaskan bahwa konflik tenurial bersifat kompleks melibatkan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan aspek legal formal. Ia menekankan pentingnya kejujuran membangun kepercayaan, ruang komunikasi konsisten antara perusahaan dan masyarakat, serta peran pemerintah pusat dan daerah sebagai mediator yang memahami aktor dan motif konflik. Pemetaan konflik diperlukan agar solusi menyentuh akar masalah. Guru Besar Hukum Pertambangan Abrar Saleng (Unhas) menambahkan bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) memberikan dasar hukum kuat bagi eksplorasi, namun kepastian hukum harus beriringan dengan pendekatan sosial. Pemerintah diminta aktif menengahi agar kegiatan yang sah berjalan sambil melindungi kepentingan warga. Penyelesaian harus tertib, proporsional, dan disertai dialog agar diterima semua pihak.