Cegah Pungli, Wayan Koster Dorong Digitalisasi Layanan Publik di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster mendorong digitalisasi layanan publik untuk mempercepat akses pelayanan dan mempersempit ruang terjadinya pungutan liar (pungli). Upaya ini bagian dari rencana Pemprov Bali membangun tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi. Digitalisasi dianggap dapat mengurangi interaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, namun Koster menegaskan sistem yang baik harus didukung oleh integritas pelakunya. Pemprov Bali telah mengurangi jumlah Perangkat Daerah dari 49 menjadi 38 dan menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan. Koster juga mendukung Program Keluarga Berintegritas KPK sebagai upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi pertama pembentukan karakter.