Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pusat Data AI Jatiluhur Disetop

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menghentikan sementara proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur. Langkah ini diambil karena belum terselesaikannya proses perizinan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). KDM menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen adalah konsultan proyek, bukan Pemerda Kabupaten Purwakarta. "Ketika saya tanya, IMB belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum," ujar KDM dalam keterangan tertulis. Ia menekankan bahwa keputusan diambil sesuai kewenangan yang dimiliki, dengan AMDAL menjadi kewenangan Dinas Lingkungan setempat.

Meski menghentikan proyek, KDM menyatakan pemerintah tetap bersikap adil dan objektif. Untuk memastikan keputusan yang tepat, ia meminta akademisi Universitas Indonesia memberikan masukan terkait dampak pembangunan pusat data AI ini. "Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan," katanya. Namun, KDM menekankan pentingnya melindungi kepentingan masyarakat setempat, khususnya terkait akses air bersih. "Warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," tegasnya.

Sebelumnya, KDM telah mengunjungi pusat data AI di Jatiluhur pada 28 Juli 2026 untuk memastikan investasi senilai Rp3,5 triliun ini dilakukan di lahan yang aman dari bencana serta pasokan air dan listrik yang tercukupi. Terkait kebutuhan air, KDM menjelaskan bahwa kebutuhan pusat data dapat dipenuhi dari Waduk Jatiluhur, yang juga menjadi sumber air PDAM Kabupaten Purwakarta dengan jatah 3.000 liter per detik. "PDAM hanya menggunakan 11% dari jatah yang diberikan. Sekarang dipakai lagi 14% oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa," pungkasnya.