Diminta Kembali ke Khittah, PBNU Diminta Tak Cawe-cawe Politik

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali ke khittah dan tidak terlibat dalam urusan politik. Dalam diskusi bertajuk "Stop Politik Transaksional di Muktamar NU" pada Selasa (18/8/2026), Adi menyatakan bahwa PBNU sebaiknya fokus mengurus agama dan umat saja, tanpa terlibat dalam urusan dunia luar seperti politik. Ia berargumen bahwa sejarah NU justru berpihak pada duafa dan mustadh'afin, bukan pada oligarki atau pemilik modal. Jika PBNU ingin bicara soal ekonomi, katanya, harus fokus pada pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas bawah. Adi menekankan bahwa semakin jauh PBNU terlibat dalam urusan politik, semakin jelas orientasinya akan kekuasaan. Ia menyarankan agar PBNU yang terlibat politik secara terbuka, misalnya dengan mendukung calon presiden, gubernur, wali kota, anggota dewan, atau bahkan menjadi partai politik itu sendiri, agar tidak ada unsur transaksional yang tersembunyi.