Jelang Muktamar ke-35, Gus Lilur Ingatkan NU Tidak Boleh Dijadikan "Kendaraan Politik"

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengingatkan agar NU tidak dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun menjelang Muktamar ke-35. Ia menegaskan NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengabdi kepada umat dan bangsa, bukan karena kedekatan dengan penguasa.

Peringatan itu dinilai penting karena sejumlah pengurus NU juga menduduki jabatan di pemerintahan, antara lain Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan. Gus Lilur menyerukan kepada para kiai, Pengurus Wilayah NU (PWNU), Pengurus Cabang NU (PCNU), dan seluruh muktamirin untuk menjaga independensi Muktamar ke-35.

Ia menegaskan tidak sedang mendukung maupun menolak kandidat tertentu. Siapa pun yang maju harus diberi kesempatan yang sama sepanjang memenuhi aturan organisasi. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla sebelumnya menyatakan panitia terus mempercepat persiapan dan sejumlah kebutuhan utama telah diselesaikan.