DPR soal Usulan Pileg-Pilpres Dipisah: Jadi Masukan, RUU Pemilu Masih Dinamis

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih sangat dinamis dan belum dapat memastikan sistem atau usulan tertentu yang akan diterima. Menurutnya, masukan dari seluruh partai politik di parlemen maupun partai nonparlemen akan menjadi bahan bagi Komisi II DPR untuk menyusun rancangan RUU Pemilu yang kemudian akan dibuka untuk komentar publik. Karena prosesnya mas masih berkembang, menanyakan sistem atau usulan mana yang akan diakomodir dianggap terlalu dini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Pemilu Legislatif (Pileg) digelar lebih dulu sebelum Pemilu Presiden (Pilpres). Dengan demikian, hasil Pileg dapat menjadi dasar atau 'tiket' pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Doli menjelaskan, Golkar sejak awal mendukung pemisahan pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada agar tidak diselenggarakan secara serentak. Ia menyoroti risiko penggunaan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya sebagai acuan pencalonan, yang bisa tidak lagi mencerminkan dinamika politik terkini.

Doli menambahkan, dengan mekanisme Pileg terlebih dahulu, dukungan partai politik untuk mencalonkan capres dan cawapres akan didasarkan pada hasil pemilu legislatif yang paling baru. Ia mengacu pada pengalaman Pemilu 2024, di mana Pileg dilaksanakan sebelum Pilpres, dan hasilnya menjadi acuan utama pencalonan presiden.