DPR Soroti Polemik Penerbitan Obligasi Daerah, Beri Peringatan Ini

DPR mendesak pertemuan langsung antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta terkait penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun. Andreas Eddy Susetyo (PDI Perjuangan) menekankan evaluasi kapasitas fiskal DKI (Rp81,32 triliun) dan rasio pembayaran utang (DSCR) sebelum persetujuan. Obligasi harus dialokasikan untuk proyek produktif seperti LRT, RSUD, sekolah, maupun pengendalian banjir. Menteri Keuangan memungkinkan penerbitan namun mempertanyakan urgensinya karena DKI sudah memiliki dana. Kedua pihak diminta transparan soal struktur pembiayaan dan penggunaan dana.