DPRD DKI Pastikan Penundaan Anggaran PBI BPJS Kesehatan Tak Kurangi Layanan Masyarakat

DPRD DKI Jakarta memastikan penundaan alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dalam Ranperda APBD 2026 tidak mengurangi layanan kesehatan masyarakat. Penundaan bersifat sementara dan akan disesuaikan setelah pemutakhiran data cleansing. Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran dan TAPD pada Jumat (4/9), Ketua DPRD DKI Suhud Alynudin menegaskan tidak ada perubahan atau pergeseran anggaran lainnya. Kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan anggaran daerah dengan menunggu hasil pemutakhiran data BPJS.