Golkar Perhitungkan Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Singgung Konflik Kepala Daerah

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Usulan ini bertujuan untuk menghindari konflik antara kepala daerah dan wakilnya yang sering terjadi di berbagai daerah. Sarmuji menjelaskan bahwa pilkada tanpa wakil menjadi salah satu dari banyak opsi yang sedang dibahas, dan partainya mendorong model pemilihan yang dapat mengurangi konflik kepala daerah. Namun, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan akhir mengenai revisi UU Pilkada, termasuk apakah akan dikodifikasi secara mandiri atau sebagai bagian dari omnibus law dalam UU Pemilu.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga mengusulkan skema serupa. Khozin memapulkan agar wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah terpilih, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mencegah wakil kepala daerah dijadikan sebagai 'vote getter' dalam pilkada, sehingga proses pemilihan lebih fokus pada kapasitas kepala daerah itu sendiri.

Kedua oknum ini menekankan pentingnya revisi UU Pilkada untuk mengatasi isu konflik kepala daerah dan wakilnya. Namun, hingga kini, tidak ada jadwal pasti mengenai pembahasan revisi tersebut di DPR.