Haji 2024 Lebih Baik, MoU Indonesia-Saudi Harus Dipatuhi

Mantan Menko PMK Muhadjir Effendy, yang hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, menyatakan bahwa penyelenggaraan haji 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya dalam hal keselamatan jamaah. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah keselamatan jemaah, diikuti dengan pelayanan yang optimal agar ibadah haji berjalan dengan baik. Muhadjir juga menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat bertindak di luar ketentuan yang telah disepakati dalam MoU dengan Arab Saudi, termasuk alokasi kuota jemaah reguler dan khusus.

Dalam persidangan, Muhadjir membenarkan bahwa pelaksanaan haji 2024 didasarkan pada MoU antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia menjawab tegas bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mengubah alokasi kuota yang telah disepakati, seperti contoh 10.000 jemaah reguler dan 10.000 jemaah khusus. Pada 2022, meskipun Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 10.000 jemaah, Indonesia tidak mengambilnya karena keterbatasan pembiayaan dan tata kelola yang belum siap.

Muhadjir menjelaskan bahwa keputusan tidak mengambil tambahan kuota pada 2022 tidak menyebabkan kerugian finansial negara, namun hanya berarti kehilangan peluang untuk memanfaatkan kuota tambahan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada jamaah yang dirugikan secara langsung karena keputusan ini. Permintaan dari Forum 1 untuk mengalihkan status kuota tidak terpakai menjadi jamaah mujamalah juga tidak langsung disetujui, melainkan didiskusikan dengan staf Kementerian Agama dan dikonsultasikan ke Presiden.