HNW Minta Pemerintah Benahi Sistem Desil, Khawatir Bansos Tak Tepat Sasaran

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Pemerintah segera memperbaiki sistem penilaian desil yang dinilai tidak akurat dan menyebabkan banyak keluhan masyarakat. Menurutnya, sistem ini tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan sehingga berdampak pada pencantuman atau penarikan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. HNW menyoroti adanya kasus-kasus yang tidak tercatat dalam data, seperti penggunaan identitas orang lain, kepemilikan aset warisan tanpa pendapatan, serta biaya hidup yang tinggi namun pendapatan rendah. Hal ini, kata dia, bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Semerintas, HNW menegaskan bahwa penilaian kesejahteraan harus didasarkan pada kondisi riil, bukan sekadar metode statistik semata. Sistem desil yang digunakan berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang seharusnya menjadi sumber data tunggal bagi seluruh kementerian dan lembaga. Namun, dalam implementasinya, sistem ini justru menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat. HNW mencontohkan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang banyak mendapatkan keluhan terkait penetapan desil. Ia menekankan bahwa akses pendidikan tidak hanya relevan untuk kelompok miskin, tetapi juga untuk kelompok rentan miskin dan kelas menengah. Untuk itu, ia mendorong perbaikan sistem pemeringkatan, penguatan pengecekan lapangan, percepatan proses sanggah, hingga sinkronisasi dengan kebijakan perlindungan sosial yang adil.