Karhutla Meluas, Ketua DPR: Penanganan Harus Satu Kendali

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpusat dan terkoordinasi. Menurutnya, penanganan harus memadukan pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak. Puan menekankan bahwa karhutla bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Kabut asap akibat karhutla telah mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, dan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah. Saat ini, karhutla di Kalimantan dan Sumatera telah menimbulkan kabut asap pekat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Situasi ini semakin membesar akibat musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Hingga awal September, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sudah menjadi zona merah dengan ribuan titik panas (hotspot). Puan menegaskan bahwa penanganan karhutla ke depan harus dilakukan secara lintas koordinasi melibatkan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.