Karhutla Meluas, Puan Minta Pemerintah Bentuk Sistem Penanganan Satu Kendali

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera membentuk sistem penanganan satu kendali untuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin kritis. Lonjakan titik panas di Kalimantan dan Sumatra akibat kemarau ekstrem dan El Nino menuntut respons darurat lintas sektor. Puan menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan untuk memadukan pemadaman api, perlindungan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Kabut asap dari Karhutla dinilai mengganggu kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga transportasi secara lintas wilayah. Puan juga mendukung penyegelan 21 badan usaha di tujuh provinsi terkait lahan bermain kirai, namun menyerukan transparansi proses hukum ke publik. DPR siap mengawal penanganan Karhutla secara komprehensif melalui berbagai komisi terkait. Puan menantang pemerintah merumuskan roadmap pencegahan permanen agar Karhutla tidak terus berulang setiap tahun.