Kebijakan Sektoral Tak Lagi Memadai, BI Beberkan 4 Agenda Prioritas Riset
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan sektoral saja sudah tidak cukup untuk menghadapi tantangan global seperti fragmentasi geoekonomi dan transformasi digital. Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, menyampaikan hal ini saat membuka Konferensi Internasional BMEB ke-20 di Bali. BI menekankan perlunya integrasi kebijakan yang mencakup instrumen moneter, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, hingga koordinasi fiskal agar dapat merespons risiko sistemik yang semakin kompleks.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BI menetapkan empat agenda prioritas riset. Pertama, penguatan pemahaman transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, analisis mendalam terkait implikasi keuangan digital seperti kecerdasan buatan, fintech, dan aset kripto. Ketiga, pengembangan pengukuran risiko sistemik untuk mengantisipasi ancaman siber hingga dampak perubahan iklim. Keempat, penguatan kolaborasi internasional dalam riset kebijakan moneter dan keuangan.
Destry menekankan bahwa integrasi kebijakan dan inovasi riset menjadi kunci agar BI dapat tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas dan kepastikan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang cepat berubah.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 7 Agustus 2026 pukul 07.25
Begini Sosok yang Diharapkan Jadi Gubernur BI, Pengganti Perry Warjiyo
CNBC Indonesia · 6 Agustus 2026 pukul 19.25
Misbakhun Bocorkan Sosok yang Tepat Jadi Gubernur BI
Liputan6.com · 6 Agustus 2026 pukul 09.15
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29%, BI Optimistis Target 2026 Tercapai
Liputan6.com · 5 Agustus 2026 pukul 10.15
BI Ungkap Riset Bank Sentral Perlu Soroti 4 Agenda Prioritas
Berita terkait
Kerugian Serangan Siber di Indonesia Rp 111 Triliun, Perusahaan Perlu Perkuat Pertahanan Digital
JawaPos · 2 Oktober 2026 pukul 16.15
Tak Naikkan Bunga, BI Sudah Tarik Dana Asing US$7 M Pakai Insentif Ini
CNBC Indonesia · 2 Oktober 2026 pukul 15.50
Rupiah Menguat ke Rp17.882 per Dolar AS Terkerek Kebijakan Pro-Market Bank Indonesia
Warta Ekonomi · 2 Oktober 2026 pukul 15.33
BI Blak-blakan Soal Alasan Pembatasan Pembelian Dolar AS Jadi USD10.000 per Bulan
SINDOnews · 1 Oktober 2026 pukul 11.52