Kemendagri Dukung Penguatan Pelindungan Ketenagakerjaan

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) secara resmi mendukung penguatan pelindungan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja. Dukungan ini disampaikan oleh Wakil Menterer Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta. Kemendagri menekankan pentingnya agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perencanaan dan informasi ketenagakerjaan. Dengan dukungan ini, diharapkan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara optimal melalui peran aktif pemerintah daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penyusunan RUU tersebut menjadi momentum untuk menciptakan desain kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini dan tantangan masa depan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak pada pemenuhan hak dasar setiap warga negara, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, kehidupan layak, kepastian hukum, jaminan sosial, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. RUU juga mencakup berbagai aspek penguatan kebijakan, termasuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penciptaan pekerjaan yang inklusif, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Rapat pembahasan RUU ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Keterlibatan lintas kementerian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif dan inklusif.