Kemenkum Bali Ikut Evaluasi Kinerja Pembinaan Hukum, Ini Kata Kakanwil Eem

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Bali mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja pada Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Semester I Tahun 2026 secara virtual pada 4 Agustus. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan komitmen seluruh jajaran untuk memenuhi target Perjanjian Kinerja.

Evaluasi kinerja didasarkan pada empat Indikator Kinerja Kegiatan utama: analisis peraturan daerah, bantuan hukum, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta keaktifan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Sebanyak 33 Kantor Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kategori (Tipe A, B, dan C) berdasarkan beban kerja pembinaan hukum untuk menjamin objektivitas penilaian.

BPHN mencatat tren peningkatan kinerja yang signifikan dari Triwulan I menuju Semester I Tahun 2026. Dari 33 Kantor Wilayah yang dievaluasi, 24 berhasil meraih predikat Sangat Baik, sedangkan 8 memperoleh predikat Baik, menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan pembinaan hukum.