Kemenkum NTB dan DPRD Sumbawa Bahas Delapan Raperda Inisiatif, Ini Kata Kakanwil
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima jajaran DPRD Kabupaten Sumbawa untuk rapat konsultasi terkait delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang sedang direncanakan. Pertemuan ini bertujuan memastikan kualitas dan keabsahan hukum dari raperda yang akan dibentuk. Hadir dalam pertemuan ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan, pimpinan DPRD Sumbawa, para Ketua Komisi, jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa. Kakanwil Milawati menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Sumbawa yang melakukan konsultasi sejak tahap perencanaan, menekankan bahwa koordinasi sejak awal penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan yang baik, kewenangan pemerintah daerah, serta kedayagunaan dan kemanfaatannya bagi masyarakat dalam jangka panjang. Kakanwil juga berharap delapan Raperda yang direncanakan dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Bagikan
Berita terkait
Genjot PAD, DPRD Bandung Targetkan Raperda BPR Syariah Rampung Tahun Ini
SINDOnews · 15 Agustus 2026 pukul 13.45
Kemenkum NTB Segera Punya Gedung Bersama Baru! Intip Langkah Kakanwil Milawati
JPNN.com · 13 Agustus 2026 pukul 22.33
Kemenkum NTB Sebut Regulasi Kabupaten Bima Selaras dan Berkepastian Hukum
JPNN.com · 13 Agustus 2026 pukul 09.28
Kemenkum NTB Harmonisasi 13 Raperbup Lombok Tengah, Banyak Penyempurnaan
JPNN.com · 13 Agustus 2026 pukul 09.09