Kemenkum NTB Ikut DSK Hukum 2026, Bahas Evaluasi Kebijakan Pengawasan Notaris

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Hukum Tahun 2026 secara daring pada Kamis (3/9). Topik yang dibahas adalah evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dampak kebijakan dan mengumpulkan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan Notaris ke depan. Hasil analisis diharapkan menjadi instrumen kebijakan hukum bagi Kantor Wilayah serta jembatan untuk menyampaikan permasalahan di lapangan kepada unit eselon I.