Kemlu: Penanganan Karhutla di Indonesia Sesuai Mekanisme yang Ditetapkan ASEAN

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan dampaknya yang menyebar ke negara-negara tetangga. Sejak 26 Agustus 2026, ASEAN telah menetapkan status Siaga 3 terkait kondisi kabut asap, sehingga seluruh negara anggota wajib menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan harian. Indonesia memenuhi kewajiban ini melalui laporan harian yang mencakup monitoring, asesmen, langkah kedarurukan, peta proyeksi trajektori asap, data titik panas, kondisi lingkungan, serta langkah penanggulangan seperti respons darurat dan pemadaman intensif. Laporan tersebut didistribusikan kepada focal point negara ASEAN untuk mendukung koordinasi penanganan dampak asap secara optimal.

Juru bicera I Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan bahwa Indonesia tidak menerima nota protes dari negara tetangga terkait isu karhutla dan kabut asap. Berdasarkan data SiPongi hingga 15 September 2026 pukul 21.05 WIB, tercatat 1.037 titik panas tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, berkurang 400 poin dari sehari sebelumnya. Kabut asap karhutla juga tercatat mencapai wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Manila di Filipina. Pemerintah Jepang telah mengerahkan tiga helikopter untuk operasi pemadaman karhutla selama 12-19 September 2026, sementara Malaysia menyatakan kesiapan memberikan bantuan namun masih menunggu respons dari Jakarta.

Indonesia mengoptimalkan mekanisme ASEAN dan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla. Kualitas udara di Serian, Sarawak kembali mencapai kategori berbahaya dengan AQI sebesar 302. Kemlu menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga koordinasi dengan negara ASEAN yang terdampak agar penanganan dampak asap dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.