Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Pengerahan TNI dalam Demo 27 Agustus 2026

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menuntut akuntabilitas pemerintah terkait dasar hukum, jumlah personel, asal satuan, durasi, tugas operasional, dan rantai komando penggunaan TNI. Menurutnya, UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai penjaga keamanan, sehingga keterlibatan militer dalam penanganan demonstrasi perlu dibatasi.