Komisi II DPR Usul Gubernur Jadi Kepala Badan Reforma Agraria Provinsi

Komisi II DPR RI mengusulkan gubernur menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di tingkat provinsi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola persoalan pertanahan. Rifqinizam Karsayuda, Ketua Komisi II DPR, dalam rapat bersama gubernur dan Kemendagri di Jakarta, menyatakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah belum berjalan optimal berdasarkan hasil kunjungan kerja. Ia menyoroti lahan dengan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan maksimal, serta mengusulkan pelepasan lahan yang memenuhi syarat tanah terlantar kepada pemda dan masyarakat. Usulan ini akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria.